Jakarta (13/6) - Pembangunan industri Indonesia tidak hanya bertumpu pada investasi dan teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Kementerian Perindustrian melalui Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) menargetkan Indonesia menjadi negara industri tangguh pada tahun 2035. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya bersama yang konsisten dan terstruktur dalam membangun SDM industri yang terampil, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjawab tantangan global.

Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas jangkauan program pelatihan dan pengembangan SDM ke wilayah-wilayah potensial, seperti Morowali, yang tengah tumbuh menjadi pusat industri baru di Indonesia. Kolaborasi lintas institusi ini juga menjadi Langkah nyata pemerintah dalam mewujukan komitmen mendorong perkembangan industri kecil dan menengah yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan komitmen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), Kementerian Perindustrian dalam mencetak SDM Industri yang kompeten, Kemenperin melalui Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta menyelenggarakan Pelatihan Proses Manufaktur Logam Berbasis Kompetensi yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Morowali dan didukung secara administratif oleh BBSPJIKFK. Pelatihan ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil di Sektor Logam.

Kepala BDI Jakarta, Bapak Ali Khomaini, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini difokuskan pada pengeoperasian mesin CNC, Bending, dan Shearing, dengan seluruh peserta berasal dari Putra-Putra Kabupaten Morowali. Materi pelatihan dirancang sesuai dengan kebutuhan riil dunia industri di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Morowali, Zafitri Zainuddin, menambahkan, “Selama ini, industri di kawasan Morowali masih didominasi oleh sektor hulu. Ke depannya, kami berharap pengembangan industri dapat menjangkau sektor hilir dengan melibatkan pelaku IKM, sehingga masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam rantai nilai industri secara berkelanjutan.”

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, tantangan administratif dalam pengelolaan anggaran dilaksanakan melalui skema kolaborasi antar unit di bawah Kementerian Perindustrian. BDI Jakarta, sebagai pelaksana teknis, bekerja sama dengan BBSPJIKFK, yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), berperan sebagai penghubung administratif agar kegiatan dapat berjalan efektif tanpa terhambat regulasi serta dukungan anggaran dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kebupaten Morowali.

Kepala BBSPJIKFK, Siti Rohmah Siregar menyatakan bahwa pihaknya senang dapat mendukung menjadi fasilitator dalam mewujudkan Kerjasama ini. “Inilah wujud nyata dari peran BLU: menjadi solusi, mempercepat layanan, dan memastikan program-program strategis pemerintah tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat luas.”

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BDI Jakarta, Ali Khomaini menyampaikan harapannya agar Kerjasama antar instansi pemerintah semacam ini dapat diperkuat dan diperluas dengan menjangkau Dinas dari daerah lainnya dalam meningkatkan kompetensi SDM industri di berbagai daerah. “Pelatihan seperti ini merupakan langkah nyata kepedulian pemerintah daerah untuk membangun ekosistem industri yang kuat dan berdaya saing di daerahnya” tegasnya.

Acara pembukaan pelatihan ini juga dihadiri oleh Sekretaris BSKJI, Sekretaris BPSDMI yang menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BDI Jakarta  dengan Disperindag Kab. Morowali, BBSPJIKFK serta dengan pihak industri, PT. Yakho Makmur Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari kerja sama ini, Disperindag Kabupaten Morowali bersama BDI Jakarta berencana menyelenggarakan beberapa pelatihan lanjutan sepanjang tahun 2025, guna mendukung pengembangan SDM industri di wilayah tersebut secara berkelanjutan.